Laporan Komisi Penyelidikan Internasional Independen PBB tentang Wilayah Palestina menemukan fakta kematian anak-anak Palestina yang mengerikan dan terindikasi sistemis. Hal itu terjadi dengan cara mematikan sistem reproduksi medis, membidik langsung puluhan ribu anak-anak oleh sniper maupun drone, dan menyisakan puluhan ribu yatim piatu tanpa sekolah. Pola ini terbaca sebagai upaya militer Israel yang sedang melakukan dekonstruksi demografi secara paksa (theconversation.com, 29/06/2026).
Kematian massal anak-anak Gaza bukanlah sekadar efek samping perang, melainkan akibat logis dari doktrin geopolitik Israel Raya. Ambisi ini digerakkan oleh dogma teologis radikal zionisme yang meyakini tanah tersebut sebagai Eretz Yisrael (Tanah Dijanjikan) yang harus disterilkan dari bangsa lain. Hal ini sejalan dengan agenda politik sayap kanan Israel untuk aneksasi wilayah dengan mengusir populasi Palestina melalui penghancuran ruang hidup di sekitarnya. Ambisi Israel Raya menganggap keberadaan populasi penduduk Palestina di wilayah tersebut sebagai bom waktu. Sehingga, Benjamin Netanyahu terus meningkatkan kendali IDF atas Gaza hingga mencapai 70% dalam waktu dekat, bahkan 100% di masa mendatang. Hal ini sepenuhnya didukung para politisi ekstremis kanan Yahudi yang lain (bbc.com, 29/5/2026).
Pengelakan mereka dengan dalih ‘perang melawan teroris Hamas’, adalah akting paling buruk di sepanjang masa demokrasi yang palsu ini. Bagaimana mungkin sebuah operasi kontraterorisme melegitimasi penghancuran sistemis terhadap 43% populasi yang masih berusia anak-anak? Realitas di lapangan menunjukkan bahwa yang sedang dibidik bukan sekadar milisi bersenjata, melainkan masa depan demografi Palestina itu sendiri. Retorika pertahanan diri ini hanyalah tabir asap hukum untuk menutupi agenda kejahatan Israel Raya dengan dalih teologinya yang irasional dan tak manusiawi.
Apakah dunia tak muak melihat kesewenang-wenangan Israel ini? Jawabnya, mungkin iya dan tidak. Sebagian besar komunitas global, terutama di belahan dunia selatan (Global South), secara terbuka mengutuk dan menyeret Israel ke meja mahkamah internasional. Namun, kemuakan moral tersebut kerap terbentur tembok tebal realpolitik. Di panggung diplomasi, hak veto elektoral AS sendiri merusak komitmennya pada solusi dua negara. Sementara, ketergantungan ekonomi banyak negara terhadap poros Barat telah menyandera keberanian politik dunia, mengubah hukum internasional menjadi sekadar tontonan usang. Entah Israel Raya atau solusi dua negara, keduanya bukanlah solusi.
Palestina tidak akan pernah merdeka seutuhnya tanpa keberanian politik suatu negara dan pemimpinnya. Dan keberanian itu pernah tercatat dalam sejarah, saat Umar bin Khattab berhasil membebaskan Palestina (Yerusalem) dari Kekaisaran Bizantium pada tahun 637 M tanpa pertumpahan darah. Hanya pengepungan pasif tanpa penghancuran di bawah komando Abu Ubaidah bin al-Jarrah dan Amr bin Ash selama 4 hingga 6 bulan sebagai bentuk taktik pemutusan logistik. Patriark Sophronius, secara resmi menyatakan bersedia menyerahkan kunci kota dengan syarat: dokumen perjanjian damai harus dinegosiasikan dan ditandatangani langsung oleh Khalifah Umar bin Khattab.
Umar kala itu bersama satu orang pelayan datang dari Madinah dengan menunggangi seekor unta secara bergantian. Tanpa pasukan, tanpa senjata. Umar mendatangi kota itu untuk menerima kunci kota secara langsung dan menandatangani perjanjian Umariyah dengan menjamin kebebasan beragama di wilayah tersebut. Bahkan ia menolak tawaran Sophronius untuk melaksanakan sholat di dalam gereja, agar di masa depan generasi Muslim tidak mengubah gereja tersebut menjadi masjid, sehingga di tempat Umar shalat itulah berdiri masjid Umar (https://www.forgottenummah.org/muslim-greats/2025/05/13/the-pact-of-umar/ ).
Mengapa hal luar biasa itu bisa terjadi? Karena kombinasi dari kekalahan militer Bizantium di perang Yarmuk, taktik pengepungan yang sabar dan humanis oleh kaum Muslim, serta reputasi keadilan Islam yang membuat penduduk kota Yerusalem memilih menyerah secara terhormat. Maka, jika umat Muslim ingin membebaskan Al-Quds, ingin menghentikan genosida, ingin kedamaian, dan ketenangan dalam hidup berdampingan dengan agama apapun, kita hanya membutuhkan satu hal, yakni, persatuan atas dasar akidah Islam.
Persatuan akidah Islam ini yang menjadi titik temu di antara banyaknya perbedaan umat Islam di sepanjang sejarah. Tanpa kesadaran akidah Islam, umat ini akan terus melemah dan terjajah. Agaknya kita perlu belajar dari Perang Khandaq. Saat itu, kaum musyrik Quraisy berkomplot dengan cara membangun koalisi militer lintas kabilah (Ahzab) terbesar dalam sejarah Arab -di masa itu- untuk mengepung dan memusnahkan kaum Muslim beserta negara Islam yang baru berdiri di Madinah, sejarah ini merupakan visualisasi nyata dari Surah Al Anfal ayat 73 yang tak jauh berbeda dengan kondisi sekarang.
وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاۤءُ بَعْضٍۗ اِلَّا تَفْعَلُوْهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِى الْاَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيْرٌۗ
“Orang-orang yang kufur, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Jika kamu tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah (untuk saling melindungi), niscaya akan terjadi kekacauan di bumi dan kerusakan yang besar”
Jika kita pelajari, kita menemukan pola yang sama dalam hal strategi diplomatik dan pengkhianatan internal yang sangat rapi dalam tubuh kaum Muslim sekarang. Kita lihat bagaimana pemimpin-pemimpin Muslim saat ini memilih berpihak pada Zionis dan sekutunya, seperti terlibat dalam berbagai pakta normalisasi, kemitraan ekonomi strategis, kompromi geopolitik, hingga perjanjian kerja sama keamanan regional. Ini fakta yang menyakitkan sekaligus menyulitkan, tapi bukan alasan untuk berputus asa.
Jadi, jika pemimpin-pemimpin Muslim itu belum bisa diandalkan untuk memimpin umat ini menuju kemenangan, paling tidak tanamkan pada diri masing-masing bahwa konsekuensi iman ini adalah membangun kesadaran politik-spiritual umat dengan dakwah, sebab Jihad membebaskan Palestina tak mungkin terlaksana tanpa tegaknya Daulah Islamiyah. Wallahua’lam bish shawab.